Sejarah Demokrasi

Isitilah "demokrasi" berasal dari Yunani Kuno yang diutarakan di Athena kuno pada abad ke-5 SM. Negara tersebut biasanya dianggap sebagai contoh awal dari sebuah sistem yang berhubungan dengan hukum demokrasi modern. Namun, arti dari istilah ini telah berubah sejalan dengan waktu, dan definisi modern telah berevolusi sejak abad ke-18, bersamaan dengan perkembangan sistem "demokrasi" di banyak negara.

Kata "demokrasi" berasal dari dua kata, yaitu demos yang berarti rakyat, dan kratos/cratein yang berarti pemerintahan, sehingga dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat, atau yang lebih kita kenal sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Konsep demokrasi menjadi sebuah kata kunci tersendiri dalam bidang ilmu politik. Hal ini menjadi wajar, sebab demokrasi saat ini disebut-sebut sebagai indikator perkembangan politik suatu negara.

Demokrasi menempati posisi vital dalam kaitannya pembagian kekuasaan dalam suatu negara (umumnya berdasarkan konsep dan prinsip trias politica) dengan kekuasaan negara yang diperoleh dari rakyat juga harus digunakan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Prinsip semacam trias politica ini menjadi sangat penting untuk diperhitungkan ketika fakta-fakta sejarah mencatat kekuasaan pemerintah (eksekutif) yang begitu besar ternyata tidak mampu untuk membentuk masyarakat yang adil dan beradab, bahkan kekuasaan absolut pemerintah seringkali menimbulkan pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia.

Demikian pula kekuasaan berlebihan di lembaga negara yang lain, misalnya kekuasaan berlebihan dari lembaga legislatif menentukan sendiri anggaran untuk gaji dan tunjangan anggota-anggotanya tanpa mempedulikan aspirasi rakyat, tidak akan membawa kebaikan untuk rakyat.

Intinya, setiap lembaga negara bukan saja harus akuntabel (accountable), tetapi harus ada mekanisme formal yang mewujudkan akuntabilitas dari setiap lembaga negara dan mekanisme ini mampu secara operasional (bukan hanya secara teori) membatasi kekuasaan lembaga negara tersebut.

Sejarah Demokrasi di Indonesia

Perkembangan Demokrasi Di Indonesia

Akhir milenium kedua ditandai dengan perubahan besar di Indonesia. Rejim Orde Baruyang telah berkuasa selama 32 tahun yang dipimpin oleh Soeharto akhirnya tumbang.Demokrasi Pancasila versi Orde Baru mulai digantikan dengan demokrasi dalam artisesungguhnya. Hanya saja tidak mudah mewujudkan hal ini, karena setelah Soehartotumbang tidak ada kekuatan yang mampu mengarahkan perubahan secara damai,bertahap dan progresif.

Yang ada justru muncul berbagai konflik serta terjadi perubahangenetika sosial masyarakat Indonesia. Hal ini tak lepas dari pengaruh krisis moneter yangmenjalar kepada krisis keuangan sehingga pengaruh depresiasi rupiah berpengaruhsignifikan terhadap kehidupan ekonomi rakyat Indonesia. Inflasi yang dipicu kenaikanharga bahan bakar minyak (BBM) sangat berpengaruh kepada kualitas kehidupan masyarakat.

Rakyat Indonesia sebagian besar masuk ke dalam sebuah era demokrasisesungguhnya dimana pada saat yang sama tingkat kehidupan ekonomi mereka justrutidak lebih baik dibandingkan ketika masa Orde Baru.Indonesia setidaknya telah melalui empat masa demokrasi dengan berbagai versi.Pertama adalah demokrasi liberal dimasa kemerdekaan. Kedua adalah demokrasiterpimpin, ketika Presiden Soekarno membubarkan konstituante dan mendeklarasikandemokrasi terpimpin. Ketiga adalah demokrasi Pancasila yang dimulai sejak pemerintahan Presiden Soeharto. Keempat adalah demokrasi yang saat ini masih dalammasa transisi.Kelebihan dan kekurangan pada masing-masing masa demokrasi tersebut pada dasarnyabisa memberikan pelajaran berharga bagi kita.

Demokrasi liberal ternyata pada saat itubelum bisa memberikan perubahan yang berarti bagi Indonesia. Namun demikian,berbagai kabinet yang jatuh-bangun pada masa itu telah memperlihatkan berbagai ragam pribadi beserta pemikiran mereka yang cemerlang dalam memimpin namun mudahdijatuhkan oleh parlemen dengan mosi tidak percaya. Sementara demokrasi terpimpinyang dideklarasikan oleh Soekarno (setelah melihat terlalu lamanya konstituantemengeluarkan undang-undang dasar baru) telah memperkuat posisi Soekarno secara absolut.

Di satu sisi, hal ini berdampak pada kewibawaan Indonesia di forumInternasional yang diperlihatkan oleh berbagai manuver yang dilakukan Soekarno sertamunculnya Indonesia sebagai salah satu kekuatan militer yang patut diperhitungkan diAsia. Namun pada sisi lain segi ekonomi rakyat kurang terperhatikan akibat berbagaikebijakan politik pada masa itu.Lain pula dengan masa demokrasi Pancasila pada kepemimpinan Soeharto. Stabilitaskeamanan sangat dijaga sehingga terjadi pemasungan kebebasan berbicara. Namuntingkat kehidupan ekonomi rakyat relatif baik. Hal ini juga tidak terlepas dari sistem nilaitukar dan alokasi subsidi BBM sehingga harga-harga barang dan jasa berada pada titikketerjangkauan masyarakat secara umum. Namun demikian penyakit korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) semakin parah menjangkiti pemerintahan.

Lembaga pemerintahanyang ada di legislatif, eksekutif dan yudikatif terkena virus KKN ini. Selain itu,pemasungan kebebasan berbicara ternyata menjadi bola salju yang semakin membesaryang siap meledak. Bom waktu ini telah terakumulasi sekian lama dan ledakannya terjadipada bulan Mei 1998.Selepas kejatuhan Soeharto, selain terjadinya kenaikan harga barang dan jasa beberapakali dalam kurun waktu 8 tahun terakhir, instabilitas keamanan dan politik serta KKNbersamaan terjadi sehingga yang paling terkena dampaknya adalah rakyat kecil yangjumlahnya mayoritas dan menyebabkan posisi tawar Indonesia sangat lemah di matainternasional akibat tidak adanya kepemimpinan yang kuat.Namun demikian, demokratisasi yang sedang berjalan di Indonesia memperlihatkanbeberapa kemajuan dibandingkan masa-masa sebelumnya.

Pemilihan umum dengandiikuti banyak partai adalah sebuah kemajuan yang harus dicatat. Disamping itupemilihan presiden secara langsung yang juga diikuti oleh pemilihan kepala daerahsecara langsung adalah kemajuan lain dalam tahapan demokratisasi di Indonesia. Diluarhal tersebut, kebebasan mengeluarkan pendapat dan menyampaikan aspirasi dimasyarakat juga semakin meningkat. Para kaum tertindas mampu menyuarakan keluhanmereka di depan publik sehingga masalah-masalah yang selama ini terpendam dapatdiketahui oleh publik. Pemerintah pun sangat mudah dikritik bila terlihat melakukanpenyimpangan dan bisa diajukan ke pengadilan bila terbukti melakukan kesalahan dalam mengambil suatu kebijakan publik.

Jika diasumsikan bahwa pemilihan langsung akan menghasilkan pemimpin yang mampumembawa masyarakat kepada kehidupan yang lebih baik, maka seharusnya dalam beberapa tahun ke depan Indonesia akan mengalami peningkatan taraf kesejahteraanmasyarakat. Namun sayangnya hal ini belum terjadi secara signifikan. Hal ini sebagaiakibat masih terlalu kuatnya kelompok yang pro-KKN maupun anti perbaikan.Demokrasi di Indonesia masih berada pada masa transisi dimana berbagai prestasi sudahmuncul dan diiringi ”prestasi” yang lain. Sebagai contoh, munculnya KomisiPemberantasan Korupsi (KPK) dirasakan mampu menimbulkan efek jera para koruptordengan dipenjarakannya beberapa koruptor.

Namun di sisi lain, para pengemplang danabantuan likuiditas bank Indonesia (BLBI) mendapat pengampunan yang tidak sepadandengan ”dosa-dosa” mereka terhadap perekonomian.Namun demikian, masih ada sisi positif yang bisa dilihat seperti lahirnya undang-undangsistem pendidikan nasional yang mengamanatkan anggaran pendidikan sebesar 20 persen.Demikian pula rancangan undang-undang anti pornografi dan pornoaksi yang masihdibahas di parlemen. Rancangan undang-undang ini telah mendapat masukan dandukungan dari ratusan organisasi Islam yang ada di tanah air. Hal ini jugamemperlihatkan adanya partisipasi umat Islam yang meningkat dalam perkembangandemokrasi di Indonesia. Sementara undang-undang sistem pendidikan nasional yang telahdisahkan parlemen juga pada masa pembahasannya mendapat dukungan yang kuat dariberbagai organisasi Islam.

Sementara itu, ekonomi di era demokrasi ternyata mendapat pengaruh besar darikapitalisme internasional. Hal ini menyebabkan dilema. Bahkan di tingkat pemerintah,ada kesan mereka tunduk dibawah tekanan kapitalis internasional yang tidakdiperlihatkan secara kasat mata kepada publik namun bisa dirasakan.Tantangan dan HarapanAmartya Sen, penerima nobel bidang ekonomi menyebutkan bahwa demokrasi dapatmengurangi kemiskinan. Pernyataan ini akan terbukti bila pihak legislatif menyuarakanhak-hak orang miskin dan kemudian pihak eksekutif melaksanakan program-programyang efektif untuk mengurangi kemiskinan. Sayangnya, dalam masa transisi ini, hal itubelum terjadi secara signifikan.

Demokrasi di Indonesia terkesan hanya untuk mereka dengan tingkat kesejahteraanekonomi yang cukup. Sedangkan bagi golongan ekonomi bawah, demokrasi belum memberikan dampak ekonomi yang positif buat mereka. Inilah tantangan yang harusdihadapi dalam masa transisi. Demokrasi masih terkesan isu kaum elit, sementaraekonomi adalah masalah riil kaum ekonomi bawah yang belum diakomodasi dalam proses demokratisasi. Ini adalah salah satu tantangan terberat yang dihadapi bangsaIndonesia saat ini.Demokrasi dalam arti sebenarnya terkait dengan pemenuhan hak asasi manusia. Dengandemikian ia merupakan fitrah yang harus dikelola agar menghasilkan output yang baik.Setiap manusia memiliki hak untuk menyampaikan pendapat, berkumpul, berserikat danbermasyarakat.

Dengan demikian, demokrasi pada dasarnya memerlukan aturan main.Aturan main tersebut sesuai dengan nilai-nilai Islam dan sekaligus yang terdapat dalamundang-undang maupun peraturan pemerintah.Di masa transisi, sebagian besar orang hanya tahu mereka bebas berbicara, beraspirasi,berdemonstrasi. Namun aspirasi yang tidak sampai akan menimbulkan kerusakan. Tidaksedikit fakta yang memperlihatkan adanya pengrusakan ketika terjadinya demonstrasimenyampaikan pendapat. Untuk itu orang memerlukan pemahaman yang utuh agarmereka bisa menikmati demokrasi.Demokrasi di masa transisi tanpa adanya sumber daya manusia yang kuat akanmengakibatkan masuknya pengaruh asing dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Iniadalah tantangan yang cukup berat juga dalam demokrasi yang tengah menapak.Pengaruh asing tersebut jelas akan menguntungkan mereka dan belum tentumenguntungkan Indonesia. Dominannya pengaruh asing justru mematikan demokrasi itusendiri karena tidak diperbolehkannya perbedaan pendapat yang seharusnyamenguntungkan Indonesia. Standar ganda pihak asing juga akan menjadi penyebabmandulnya demokrasi di Indonesia.Anarkisme yang juga menggejala pasca kejatuhan Soeharto juga menjadi tantangan bagidemokrasi di Indonesia. Anarkisme ini merupakan bom waktu era Orde Baru yangmeledak pada saat ini. Anarkisme pada saat ini seolah-olah merupakan bagian dari demonstrasi yang sulit dielakkan, dan bahkan kehidupan sehari-hari.

Padahal anarkismejustru bertolak belakang dengan hak asasi manusia dan nilai-nilai Islam.Harapan dari adanya demokrasi yang mulai tumbuh adalah ia memberikan manfaatsebesar-besarnya untuk kemaslahatan umat dan juga bangsa. Misalnya saja, demokrasibisa memaksimalkan pengumpulan zakat oleh negara dan distribusinya mampumengurangi kemiskinan. Disamping itu demokrasi diharapkan bisa menghasilkanpemimpin yang lebih memperhatikan kepentingan rakyat banyak seperti masalahkesehatan dan pendidikan.Tidak hanya itu, demokrasi diharapkan mampu menjadikan negara kuat. Demokrasi dinegara yang tidak kuat akan mengalami masa transisi yang panjang. Dan ini sangatmerugikan bangsa dan negara.

Demokrasi di negara kuat (seperti Amerika) akanberdampak positif bagi rakyat. Sedangkan demokrasi di negara berkembang sepertiIndonesia tanpa menghasilkan negara yang kuat justru tidak akan mampumensejahterakan rakyatnya. Negara yang kuat tidak identik dengan otoritarianismemaupun militerisme.Harapan rakyat banyak tentunya adalah pada masalah kehidupan ekonomi mereka sertabidang kehidupan lainnya. Demokrasi membuka celah berkuasanya para pemimpin yangpeduli dengan rakyat dan sebaliknya bisa melahirkan pemimpin yang buruk. Harapanrakyat akan adanya pemimpin yang peduli di masa demokrasi ini adalah harapan dariimplementasi demokrasi itu sendiri.

Di masa transisi ini, implementasi demokrasi masih terbatas pada kebebasan dalamberpolitik, sedangkan masalah ekonomi masih terpinggirkan. Maka muncul kepincangandalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Politik dan ekonomi adalah dua sisi yangberbeda dalam sekeping mata uang, maka masalah ekonomi pun harus mendapatperhatian yang serius dalam implementasi demokrasi agar terjadi penguatan demokrasi.Semakin rendahnya tingkat kehidupan ekonomi rakyat akan berdampak buruk bagidemokrasi karena kuatnya bidang politik ternyata belum bisa mengarahkan kepadaperbaikan ekonomi. Melemahnya ekonomi akan berdampak luas kepada bidang lain,seperti masalah sumber daya manusia.

Sumber daya manusia yang lemah jelas tidak bisamemperkuat demokrasi, bahkan justru bisa memperlemah demokrasi.Demokrasi di Indonesia memberikan harapan akan tumbuhnya masyarakat baru yangmemiliki kebebasan berpendapat, berserikat, berumpul, berpolitik dimana masyarakatmengharap adanya iklim ekonomi yang kondusif. Untuk menghadapi tantangan danmengelola harapan ini agar menjadi kenyataan dibutuhkan kerjasama antar kelompok danpartai politik agar demokrasi bisa berkembang ke arah yang lebih baik.

Pendapat Kelompok kami tentang Demokrasi yang terjadi di Indonesia

Kita ketahui sekarang ini lebih dari 30 partai politik yang akan ikut kompetisi dalam pemilu Indonesia tahun 2009.
Apakah dengan banyaknya partai ini menunjukkan bukti tumbuhnya demokrasi di Indonesia.
Kemudian setelah itu ,apakah mereka yang bertanding dalam pemilu, dapat kursi di parlemen akan menyuarakan suara pemilihnya.....

Bagi kami yang kurang faham soal berpartai politik, mereka yang sekarang bergabung di partai politik,orientasinya hanya kekuasaan , kepentingan kelompok yang menjadi tameng dari keinginan untuk memperkaya diri sendiri.

Saat kampanye, setiap kata dari juru kampanya hanya bual dan bohong belaka.

Peserta kampanyepun tidak lebih dari sekelompok orang yang daripada tidak mendapat penghasilan apapun, rela dibohongi demi selembar kaos berlogo partai, uang bensin untuk motor, nasi bungkus dan beberapa lembar kertas biru yang berganbar Kapiten Pattimura. Lumayan untuk hidup satu hari plus dapat hiburan gratis dari artis penyanyi yang bergoyang mengumbar sensualitas.

Jika ada partai lain yang mengajak kampanye, saai itu juga bisa berganti kaos partai. Tidak peduli akan kebohongan dan lain sebagainya, yang penting senang ,dapat makan dan dapat uang.

Bagi kami, pemilu di Indonesia cuma;

1. Membagi uang negara kepada kelompok tertentu atas nama partai.
2. Menghabiskan uang negara .
3. Menambah jumlah orang pembohong dan munafik di negeri ini.
4. Manumbuhkan kesuburan orang - orang yang haus kekuasaan.
5. Memperjualkan belikan dukungan massa.
6. Menambah jumlah orang cacat dan miskin.....

Demokrasi di Indonesia

Demokrasi di Indonesia

Bisa dikatakan bahwa Indonesia sangat berpotensi menjadi kiblat demokrasi di kawasan Asia, berkat keberhasilan mengembangkan dan melaksanakan sistem demokrasi. Menurut Ketua Asosiasi Konsultan Politik Asia Pasifik (APAPC), Pri Sulisto, keberhasilan Indonesia dalam bidang demokrasi bisa menjadi contoh bagi negara-negara di kawasan Asia yang hingga saat ini beberapa di antaranya masih diperintah dengan ‘tangan besi’. Indonesia juga bisa menjadi contoh, bahwa pembangunan sistem demokrasi dapat berjalan seiring dengan upaya pembangunan ekonomi.

Ia menilai, keberhasilan Indonesia dalam bidang demokrasi yang tidak banyak disadari itu, membuat pihak luar termasuk Asosiasi Internasional Konsultan Politik (IAPC), membuka mata bangsa Indonesia, bahwa keberhasilan tersebut merupakan sebuah prestasi yang luar biasa. Prestasi tersebut juga menjadikan Indonesia sangat berpotensi mengantar datangnya suatu era baru di Asia yang demokratis dan makmur.

Dalam kesempatan yang sama, Presiden Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono yang akrab disapa SBY menerima anugerah medali demokrasi. SBY pun memaparkan panjang lebar perjalanan demokrasi Indonesia. Menurutnya, demokrasi Indonesia merupakan jawaban terhadap skeptisme perjalanan demokrasi di negeri ini. Beliau pun mencontohkan beberapa nada skeptis yang ditujukan kepada Indonesia. Pertama, demokrasi akan membawa situasi kacau dan perpecahan. Demokrasi di Indonesia hanyalah perubahan rezim, demokrasi akan memicu ekstrimisme dan radikalisme politik di Indonesia.

Beliau pun menambahkan bahwa demokrasi di Indonesia menunjukkan Islam dan moderitas dapat berjalan bersama. Dan terlepas dari goncangan hebat akibat pergantian 4 kali presiden selama periode 1998-2002, demokrasi Indonesia telah menciptakan stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Selain itu, Indonesia juga telah berhasil menjadi sebuah negara demokrasi terbesar di dunia dan melaksanakan pemilu yang kompleks dengan sangat sukses.

Meski pada awalnya banyak yang meragukan pelaksanaan demokrasi di Indonesia, kenyataannya demokrasi di Indonesia saat ini telah berusia 10 tahun dan akan terus berkembang. Sebagian orang pernah berpendapat bahwa demokrasi tidak akan berlangsung lama di Indonesia, karena masyarakatnya belum siap. Mereka juga pernah mengatakan bahwa negara Indonesia terlalu besar dan memiliki persoalan yang kompleks. Keraguan tersebut bahkan menyerupai kekhawatiran yang dapat membuat Indonesia chaos yang dapat mengakibatkan perpecahan.

Sementara itu, mantan wakil perdana menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, yang turut hadir menyebutkan bahwa demokrasi telah berjalan baik di Indonesia dan hal itu telah menjadikan Indonesia sebagai negara dengan populasi 4 besar dunia yang berhasil melaksanakan demokrasi. Hal ini juga membuat Indonesia sebagai negara berpenduduk Islam terbesar di dunia yang telah berhasil menerapkan demokrasi. Dia juga berharap agar perkembangan ekonomi juga makin meyakinkan sehingga demokrasi bisa disandingkan dengan kesuksesan pembangunan. Hal tersebut tentunya bisa terjadi bila demokrasi dapat mencegah korupsi dan penumpukan kekayaan hanya pada elit tertentu.

Demokrasi, menurut Anwar Ibrahim, adalah pemberian kebebasan kepada warga negara, sedangkan kegagalan atau keberhasilan ekonomi menyangkut sistem yang diterapkan.

Ciri-Ciri Pemerintahan yang Demokrasi

Istilah demokrasi diperkenalkan kali pertama oleh Aristoteles sebagai suatu bentuk pemerintahan, yaitu suatu pemerintahan yang menggariskan bahwa kekuasaan berada di tangan banyak orang (rakyat). Dalam perkembangannya, demokrasi menjadi suatu tatanan yang diterima dan dipakai oleh hampir seluruh negara di dunia. Ciri-ciri suatu pemerintahan demokrasi adalah sebagai berikut.

1. Adanya keterlibatan warga negara (rakyat) dalam pengambilan keputusan politik, baik langsung maupun tidak langsung (perwakilan).
2. Adanya persamaan hak bagi seluruh warga negara dalam segala bidang.
3. Adanya kebebasan dan kemerdekaan bagi seluruh warga negara.
4. Adanya pemilihan umum untuk memilih wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat.

Asas Pokok Demokrasi

Gagasan pokok atau gagasan dasar suatu pemerintahan demokrasi adalah pengakuan hakikat manusia, yaitu pada dasarnya manusia mempunyai kemampuan yang sama dalam hubungan sosial. Berdasarkan gagasan dasar tersebut terdapat 2 (dua) asas pokok demokrasi, yaitu:

1. Pengakuan partisipasi rakyat dalam pemerintahan, misalnya pemilihan wakil-wakil rakyat untuk lembaga perwakilan rakyat secara langsung, umum, bebas, dan rahasia serta jurdil; dan
2. Pengakuan hakikat dan martabat manusia, misalnya adanya tindakan pemerintah untuk melindungi hak-hak asasi manusia demi kepentingan bersama.

Prinsip-Prinsip Demokrasi

Setiap prinsip demokrasi dan prasyarat dari berdirinya negara demokrasi telah terakomodasi dalam suatu konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia.Prinsip-prinsip demokrasi, dapat ditinjau dari pendapat Almadudi yang kemudian dikenal dengan "soko guru demokrasi."Menurutnya, prinsip-prinsip demokrasi adalah:

1. Kedaulatan rakyat;
2. Pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah;
3. Kekuasaan mayoritas;
4. Hak-hak minoritas;
5. Jaminan hak asasi manusia;
6. Pemilihan yang bebas dan jujur;
7. Persamaan di depan hukum;
8. Proses hukum yang wajar;
9. Pembatasan pemerintah secara konstitusional;
10. Pluralisme sosial, ekonomi, dan politik;
11. Nilai-nilai tolerensi, pragmatisme, kerja sama, dan mufakat.

Arti Demokrasi

Demokrasi adalah sebuah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Begitulah pemahaman yang paling sederhana tentang demokrasi, yang diketahui oleh hampir semua orang. Berbicara mengenai demokrasi adalah memburaskan (memperbincangkan) tentang kekuasaan, atau lebih tepatnya pengelolaan kekuasaan secara beradab. Ia adalah sistem manajemen kekuasaan yang dilandasi oleh nilai-nilai dan etika serta peradaban yang menghargai martabat manusia. Pelaku utama demokrasi adalah kita semua, setiap orang yang selama ini selalu diatasnamakan namun tak pernah ikut menentukan. Menjaga proses demokratisasi adalah memahami secara benar hak-hak yang kita miliki, menjaga hak-hak itu agar siapapun menghormatinya, melawan siapapun yang berusaha melanggar hak-hak itu. Demokrasi pada dasarnya adalah aturan orang (people rule), dan di dalam sistem politik yang demokratis warga mempunyai hak, kesempatan dan suara yang sama di dalam mengatur pemerintahan di dunia publik. Sedang demokrasi adalah keputusan berdasarkan suara terbanyak. Di Indonesia, pergerakan nasional juga mencita-citakan pembentukan negara demokrasi yang berwatak anti-feodalisme dan anti-imperialisme, dengan tujuan membentuk masyarakat sosialis. Bagi Gus Dur, landasan demokrasi adalah keadilan, dalam arti terbukanya peluang kepada semua orang, dan berarti juga otonomi atau kemandirian dari orang yang bersangkutan untuk mengatur hidupnya, sesuai dengan apa yang dia ingini. Jadi masalah keadilan menjadi penting, dalam arti dia mempunyai hak untuk menentukan sendiri jalan hidupnya, tetapi harus dihormati haknya dan harus diberi peluang dan kemudahan serta pertolongan untuk mencapai itu.